~ M. RIZAL ALIF, SH, MH

Analisa dan Solusi penyalah gunaan dana BLBI sebagai bentuk kejahatan hukum bisnis kerah putih ( White collar crime) di Indonesia

Oleh M. Rizal Alif, SH MH *)

A. Pendahuluan

Kejahatan bisnis perbankan Bantuan Likuiditas Bank IndoneSia (BLBI) dilakukan ketika uang bantuan BLBI tersebut umumnya bukannya digunakan untuk menyehatkan manajemen dan kinerja perbankan nasional, melainkan telah disalahgunakan untuk keperluan pribadi pemilik bank, sehingga merebaklah kejahatan bisnis perbankan penyalahgunaan dana BLBI yang diarahkan ke tindak pidana korupsi – memperkaya diri sendiri / kelompoknya dengan merugikan keuangan negara dan hak-hak sosial masyarakat (Pasal 1, 2,3 dan 4 UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo perubahannya UU No. 20 tahun2001 ) atau setidak‑tidaknya penggelapan (Pasal 327 KUHPidana) dan perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 KUH Perdata).

Kejahatan bisnis BLBI ini melibatkan uang dengan jumlah yang tidak tanggung‑tanggung yaitu triliunan rupiah, dan sebagai pemilik bank yang telah menjarah uang milik negara/rakyat “tak berdosa” tersebut melarikan diri ke luar negeri, ada yang sakit dan bahkan sudah meninggal di luar negeri, sementara uangnya tetap raib. Tidak heran jika banyak orang menyebut‑sebut bahwa BLBI merupakan kejahatan hukum bisnis terbesar di abad ke‑20.

Dana yang disalahgunakan itu tidak tanggung-tanggung, yaitu sampai Rp 138.000.000.000.000,0 (seratus tiga puluh delapan triliun rupiah), berdasarkan hasil audit BPK yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ( Munir fuady: 106;2004):

Ada yang oleh bank penerima BLBI menggunakan dana BLBI tersebut untuk keperluan membeli devisa dan memindahkan aset ke luar negeri.
Ada membayar pinjaman bawaan kepada kelompoknya.
Memberikan pinjaman baru.
Membawanya kepasar uang.
Membiayai operasional bank.

Jumlah BLBI yang jatuh kepada pemiliknya atau kelompoknya sendiri adalah sebagai berikut :

Di Bank Central Asia (BCA), sebesar 60 % (enam puluh persen)
Di Bank Danamon, sebsar 60 % (enam puluh persen)
Di Bank Umum Nasional (BUN), sebesar 78 % (tujuh puluh delapan persen)
Di Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) sebesar 91 % (sembilan puluh satu persen).

Dana BLBI sejumlah Rp 145.000.000.000.000,00 (seratus empat puluh lima triliun rupiah) tersebut diberikan kepada 48 (empat puluh delapan) bank swasta nasional tetapi porsi yang paling banyak diterima oleh :

BCA, milik Liem Sioe Liong.
Bank Danamon, milik Usman Admadjaja.
Bank Umum Nasional, Milik Bob Hasan.
BDNI, milik Syamsul Nursalim

Kepemilikan keempat Bank tersebut di atas sangat terkait dengan keluarga Presiden yang berkuasa saat itu (mantan Presiden Soeharto).

Tabel A. Daftar Nama-nama bank Penerima BLBI

No	Bank	Jumlah BLBI	%	Penanggung Jawab
1	Bank Dagang Nasional Indonesia	37.039,76	25,63	Sjamsul Nursalim
2	Bank Central Asia	26.596,28	18,40	Sudono Salim
3	Bank Danamon	23.118,38	15,99	Usman Atmadjaja
4	Bank Umum Nasional	12.057,95	8,35	Mohamad Hasan, Kaharudin Ongko
5	Bank Indonesia Raya	4.018,24	2,78	Atang Latief
6	Bank Harapan Sentosa	3.866,18	2,67	Hendra Raharja
7	Bank Nusa Nasional	3.020,32	2,09	-
8	Bank Tiara Asia	2.99,24	2,01	-
9	Bank Modern	2.557,69	1,77	Samadikun Hartono
10	Bank Pesona (d/h Bank Utama)	2.334,89	1,62	Sigit Harjojudanto
11	Bank Pacific	2.133,37	1,48	Hendrik Wilem T.
12	Bank Asia Pacific	2.054,97	1,42	Yhomas Suyatno
13	Bank PDFCI	1.995,00	1,38	-
14	Bank Pelita	1.989,83	1,38	Hashim S. Djojohadikusumo
15	Bank PSP	1.938,95	1,34	Slamet S. Gondokusumo
16	Sejahtera Bank Umum	1.687,35	1,17	Hasudungan Tampubolon
17	Bank Surya	1.653,75	1,14	H. Sudwikatmono
18	Bank Central Dagang	1.403,49	0,97	Sam Handojo
19	Bank Papan	928,91	0,64	Hashim S. Djojohadikusumo
20	Bank Picorinvest	917,85	0,64	Deddy Nurjaman
21	South East Asia Bank	899,40	0,62	Tidjan Ananto
22	Bank Subentra	860,85	0,60	Benny Suherman
23	Bank Pinaesaan	681,08	0,47	HR. Rembert
24	Bank Sewu	642,25	0,44	Dasuki Angkosubroto
25	Bank Centris	629,63	0,44	Hubertus Setyawan
26	Bank Dewa Rutji	609,41	0,42	Rudolf Kasenda
27	Bank Asia raya	578,92	0,40	Henry Liem
28	Bank Istimarat	520,23	0,36	Hashim S. Djojohadikusumo
29	Bank Industri	511,47	0,35	Hashim S. Djojohadikusumo
30	Bank Dagang Industri	481,55	0,33	Prof. DR. H. Sukamdani S.G.
31	Bank Intan	401,55	0,28	Fadel Muhammad
32	Bank Umum Servitia	361,98	0,25	Rijanto Sastroatmojo
33	Bank Mataram Dhanaarta	336,76	0,23	Sri Sultan HB X
34	Bank Aken	301,32	0,21	Indra Haryono SE.
35	Bank Guna Internasional	251,06	0,17	Letjend TNI (Purn) Sutopo Y.
36	Bank UPPINDO	242,95	0,17	Miranda S. Gultom
37	Bank Lautan Berlian	240,82	0,17	Ulung Bursa
38	Bank Tata Internasional	221,28	0,15	Ny. Susilawati Wijaya NG
39	Bank Hokindo	214,23	0,15	Hokianto
40	Bank Jakarta	210,99	0,15	H. Probosutedjo
41	Bank Anrico	210,08	0,15		Prof. Harun Alrasjid Zain
42	Bank Kosagraha Semesta	201,81	0,14		Setiawan Chandra
43	Bank Citrahasta Manunggal	201,80	0,14		Suyoso Sukarno
44	Bank Danahutama	184,82	0,13		Sofjan Wanandi
45	Bank Deka	152,91	0,11		Dewanto Kurniawan
46	Bank Dwipa Semesta	110,11	0,08		Dr. Yoga Sugomo
47	Bank Baja Internasional	35,77	0,02		Riyanto
No	Bank	Jumlah BLBI	%		Penanggung Jawab

48	Bank Umum Majapahit Jaya	8,55	0,01		Roy E. Tirtadji
49	Bank Kharisma	-	-		-
50	Bank Indoncitra	-	-		-
51	Bank Patriot	-	-		-
52	Bank BTPN	-	-		-
53	Bank Seri Partha	-	-		-
54	Bank Adromeda	-	-		-

Sumber : Tim Humanika, BLBI,Megaskandal Ekonomi Indonesia

Persoalan penyalahgunaan dana BLBI tersebut di atas mulai terkuak manakala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit untuk neraca Bank Indonesia dan menghasilkan opini yang “disclaimer” per 14 Mei 1999, masalah penyalahgunaan penyaluran BLBI tersebut. Sebagai akibat opini disclaimer tersebut, maka DPR meminta BPK untuk melakukan audit investigasi atas BLBI ini, yang akhirnya hasilnya ke luar angka penyalahgunaan sebesar Rp 138.000.000.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan triliun rupiah) atau 96 % (sembilan puluh enam persen) dari keseluruhan dana BLBI yang telah dikucurkan bank Indonesia/Pemerintah, yaitu sejumlah 145.000.000.000.000,00 (seratus empat puluh lima triliun rupiah).

Penyalahgunaan dana BLBI tersebut diatas BLBI merupakan suatu bentuk tindak pidana ekonomi perbankan/ kejahatan hukum bisins / kejahatan white Collar Crime. Istilah White collar crime pertama kali digunakan oleh Edwin Sutherland pada tahun 1939 dalam bukunya berjudul “ white collar criminality” ( Muhamad Djumhana: 452: 2003). White collar crime adalah kejahatan yang dilakukan rang-orang yang memunyai kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam melakukanpkerjaannya. Menurut definisi kepolisian RI white collar crime adalah kejahatan yang dilakukan orang-orang dari kalangan sosial ekonomi tinmgkat atas dalam hubungannya dengan kegiatan pekerjaan atau jabatannya.

B. Pengertian white collar crime dan BLBI

White collar crime adalah suatu perbuatan (tidak berbuat) dalam sekelopok kejatahan yang spesifik yang bertentangan dengan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak profesional, baik indvidu, organisasi atau sindikat kejahatan atau oleh badan hukum. Dan tindak pidan perbankan dalam kasus penyalah gunaan BLBI dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang perbankan / kejahatan kerah putih (white collar crime). (Munir Fuady: 9: 2004)

Sementara Pengertian BLBI adalah suatu kebijaksanaan dari pemerintah dan Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia menyuntikan dana kepada bank-bank nasional yang sedang berada dalam kesulitan dana agar bank-bank tersebut dapat membayar kepada para deposannya masing-masing, sehingga dapat dihindari terjadinya kepanikan masyarakat dan gagal bayar dari bank tersebut kepada deposannya itu. Dengan demikian, lewat peluncuran BLBI, pemerintah memberikan jaminan umum (blanket guarantee) kepada masyarakat penyimpan dana bahwa uang simpanannya tidak akan hilang jika terjadi sesuatu atas bank tersebut.Lembaga blanket guarantee ini diperlukan terutama sebelum adanya lembaga penjaminan simpanan yang khusus. Oleh karena itu, sekarang ini Pemerintah cuma menjamin dana milik masyarakat/ deposan yang disimpan di Bank cuma di bawah Rp 100. 000.000,- (seratus juta rupiah) ke bawah ( tergantung kebijakan perusahaan Bank masing-masing-mekanisme pasar bebas terhadap pelaku pasar disektor bisnis perbankan di era globalisasi bisnis).

C Kejahatan hukum bisnis “White collar crime “ yang dilakukan para bankir Pemerintah/Swasta dalam kasus penyalahgunaan dana BLBI

Adapun white collar crime yang dilakukan oleh para bankir milik Pemerintah/Swasta dalam kasus BLBI tersebut di atas antara lain (Munir Fuady: 110: 2004) :

1. Ada konspirasi dalam penerbitan BLBI antara para penerbitnya dan pihak penerimanya.

2. BLBI diberikan kepada pihak yang tidak pantas.

3. BLBI diarahkan untuk diberikan kepada pihak tertentu.

4. BLBI diberikan dengan jumlah yang melebihi dari yang sepantasnya.

5. Penyelesaian masalah perdata BLBI (release and discahrge /MRNIA), yang dalam hal ini dilakukan dengan mengembalikan seluruh dana BLBI kepada pemerintah, tidak menghapuskan ancaman pidana terhadap penerima BLBI.

6. Penggelembungan (mark up) nilai aset jaminan yang diserahkan kepada pemerintah secara sangat signifikan. Bayangkan, jaminan aset yang dikatakan bernilai Rp 129.400.000.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan triliun empat ratus miliar rupiah), ternyata nilai cessie komersilnya hanya berjumlah Rp 12.300.000.000.000,00 (dua belas triliun tiga ratus miliar rupiah).

7. Penyimpangan dalam penyaluran dana BLBI kepada Bank beku Operasi (BBO), Bank take Over (BTO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BKU) dan Bank Dalam Likuidasi (BDL) antara lain dalam bentuk penytimpangan dalam enyaluran dana talangan rupiah/ valuta asing/ fasiltas diskonto dan surat berharga pasar uang.

8. Dana BLBI oleh penerimanya telah disalahgunakan untuk tujuan sebagai berikut:

˝ Ada yang oleh bank penerima BLBI menggunakan dana BLBI untuk keperluan membeli devisa dan memindahkan asset ke luar negeri.

˝ Ada membayar pinjaman bawaan kepada kelompoknya.

˝ Memberikan pinjaman baru.

˝ Membawanya ke pasar uang.

˝ Membiayai operasional bank.

Kejahatan hukum bisnis dalam bentuk white colar crime tersebut di atas jelas-jelas telah merugikan kepada Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Misalnya Defisit APBN, Ekonomi sektor rill macet menyebabakna banyak terjadi PHK/pengaguran, Harga-harga barang kebutuhan poko masyarakat naik sehinga masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah semkin “ terhimpit” ekonominya- gaya hidupnya, presitisenya terpaksa dikurangi,sehingga yang dibutuhkan sekarang prestasi – anggaran berbasis kinerja/ prestasi/performance ( UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara). Akibat kejhatan bisinsi BLBI tersebut, bunga obligasi menjadi besar yang harus ditanggung APBN/APBD, yang berakibat kepada besarnya biaya pendidikan, kesehatan, dana perbaikan/pemeliharaan infrastruktur Jalan (Propinsi, Kab/Kotamdya) yang rusak parah karena dananya tidak mencukupi dan lain sebagainya.Ini semua merupakan dampak langsung akibat praktek penyalahgunaan BLBI sebagai suatu kejahatan hukum bisnis terbesar di Indonesia di abad ke-20 ini.

C Analisa dan Solusi penyalah gunaan dana BLBI sebagai bentuk kejahatan hukum bisnis kerah putih ( White collar crime) di Indonesia

The best way to rob the bank is to own one. Cara terbaik untuk merampok bank adalah dengan jalan memilikinya. Demikian kata orang‑orang bisnis zaman sekarang. Karena sebagai pemilik bank, apa pun dapat dilakukannya, tanpa perlu terlalu memikirkan nasib nasabah, pemerintah, atau stakeholder lainnya. Berdasarkan prinsip seperti ini, maka pemilik bank dapat merampok bank tersebut dengan mengambil uang yang dikucurkan kepadanya oleh Bank Indonesia lewat BLBI.

Oleh karena itu, terdapat niat pemerintah untuk membebaskan para bankir yang melakukan penyalahgunaan dana BLBI tersebut di atas dengan membebaskan mereka dari tuntutan pidana apabila mengembalikan seluruh utang yang timbul dari penyaluran BLBI tersebut. Bahkan pembebasan dari tuntutan pidana korupsi atau penggelapan dana BLBI tersebut telah ditulis dan ditandatanganinya oleh pemerintah dengan pihak debitur dalam bentuk Settlement agreement yang disebut dengan Release and Discharge.

Release and discharge tersebut disebut dalam Master Settlement and Acqusition Agreement (MSAA), yaitu agreement bagi penerima BLBI dan pelanggar BMPK, yakni Pelanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (untuk perusahaan dalam 1 (satu) group), yang diberikan terhadap debitur yang assetnya mampu menutupi seluruh kewajibannya kepada pemerintah.Sementara debitur yang assetnya tidak mampu menutupi kewajibannya, dipersilahkan menandatangani Master Refinancing and Note Agreement (MRNIA), dimana pihak debitur harus menyerahkan personal guarantee dan menyatakan kesediaanya untuk menyerahkan asset jika nantinya asset yang sudah diserahkan tersebut tidak mencukupi atau di bawah kewajibannya. Schema pembayaran seperti ini sudah dapat diduga, bahwa penggelembungan ( mark up) nilai asset sangat merajalela terjadi akan tetapi pemerintah membiarkan saja.

Kemudian setelah beberapa konglomerat berhasil melunasi seluruh utangnya yang terbit dari pengambilan dana BLBI tersebut, akan tetapi pemerintah saling lempar tanggung jawab. Masalahnya karena pemerintah takut dihujat oleh rakyatnya, yang sangat sentimen terhadap para konglomerat penerima BLBI tersebut. Karena pemberian Release and Discharge secara politis tidak populer dan akan menghadapi hujatan masyarakat, maka masalah ini dibairkan saja mengantung.

Sementara itu, kalangan ahli hukum menyatakan bahwa pembayaran utang yang terbit dari BLBI secara hukum hanya merupakan pembayaran utang secara perdata dan sebagaimana diketahui bahwa sesuai prinsip hukum yang berlaku, penyelesain penyalahgunaan praktek BLBI secara perdata tidak berarti menghapuskan tuntutan pidananya. Prof Ramli Atmasasmita,SH LLM, pakar hukum pidana internasional dari Unpad, Bandung menyatakan penyalahgunaan dana BLBI merupak tindakan pidana, yaitu masuk kategori pidana penggelapan/ korupsi uang milik negara.Sebaliknya , Prof. Djuhendah Hasan,SH, pakar hukum bisnis, Unpad, Bandung menyatakan bahwa penyalahgunaan BLBI masuk kategori perbuatan melanggar hukum (on rechmatigedad) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 BW. Misalnya kasus BLBI yang dilakukan oleh Rudi Ramli, Direktur/penanggung jawab Bank Bali akibat tagihan kreditnya macetnya kepada Bank Umum Nasional sehingga harus dilakukan melalui cessie yang melibatkan pihak ketiga, PT EGP.

Jadi penerbitan Release and Discharge dalam Settlement agreement dengan pihak debitur itu salah pemerintah sendiri. Untuk itu, pemerintah dan atau pihak yang menandatangani Settlement tersebut dapat pula dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.

Sebenarnya, dana talangan Bank Indonesia dalam bentuk BLBI tersebut merupakan hal yang wajar‑wajar saja dilakukan oleh Bank Indonesia selaku the lender of the last resort. Akan tetapi, kemudian yang menjadi malapetaka adalah ketika uang, yang sebenarnya dari pemerintah, yang berarti uang rakyat tersebut disalahgunakan oleh pemilik bank, yaitu digunakan untuk kepentingan pribadi pemilik bank, dan setelah itu melarikan diri ke luar negeri, sedangkan banknya tetap saja dibiarkan dalam keadaan sekarat.

Ketika banyak bank mengalami kesulitan likuiditas terutama karena krisis moneter, rush nasabah, ataupun alasan lainnya di sekitar tahun 1998‑2000, banyak sekali dana BLBI yang dikucurkan kepada bank‑bank. Dan dana BLBI yang telah dikucurkan tersebut , tidak berarti diberikan oleh pemerintah secara gratis. Akan tetapi, dana tersebut pada prinsipnya harus dikembalikan oleh bank tersebut dengan salah satu atau lebih cara‑cara sebagai berikut:

Diganti dengan uang tunai plus jaminan aset.
Diganti dengan saham bank tersebut (diambil alih).
Jaminan pribadi pemilik bank tersebut.

Oleh karena itu, dasar hukum penerbitan BLBI itu cukup kuat dan tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan guna dihormati oleh bankir/pemilik bank yang telah menyalahgunakan dana BLBI milik negara/rakyat tersebut , antara lain : UU No. 13 tahun 1968, yang kemudian diganti dengan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Sentral, dimana dalam hal ini Bank Indonesia selaku bank Sentral menjadi the lender if the last resort, UU No. 7 tahun 1992 jo UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, kepres No. 27 tahun 1998 tentang Jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank umum, Kepres No. 27 tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN dan lain sebagainya.

Dari sisi juridis, penyaluran dana BLBI bukan merupakan kebijakan baru dan secara mendadakadiciptakan lewat Kepres No. 26 tahun 1998. Kebijakan tersebut justru telah dilakukan jauh hari sebelum terjadinya Krismon Juli 1997 dan memliki landasan hukum Bank Indonesia yang lama, yaitu UU No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral dan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 Pasal 32 ayat (3) UU No. 13 tahun 1998 menyebutkan bahwa Bank dapat pula memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mentasi kesulitanlikuiditas dalam keadaan darurat. Selanjutnya dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b UU No. 7 tahun 1992 mengaskan bahwa dalam hal suatu bank mengalami kesulitan likiditas yang membahayakan langsung usahanya, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan lainsesuai per undang-undangan yang berlaku. Dan berdasarkan kebijakan penjaminan pemerintah dalam bentuk blanket guarantee ( Kepres No. 26 tahun 1998) maunpun pinjaman luar negeri Kepres No.120 tahun 1998.

Istilah BLBI diperkenalkan sejak tangal 15 januari 1998, sebagaimana ditegaskan pemerintah dalam letter of intend kepada IMF yang antara lain menyatakan mengenai pentingnya penyedian bantuan likiditas (liquidity support) BI kepada perbankan selaku the lender of resort kepada perbanka sebgai salah satu upaya untuk mempertahankan kelangsungan sistim perbankan di Indonesia. Oleh karena itu, lewat Kepres No. 26 tahun 1998, persiden Soeharto waktu mengeluarkan Blanket guarante terhadap Bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas pasca Krismon July 1997 Menurut penulis, akan lebih baik lagi jika Kepres No. 26 tahun 1998 ini dibaut dalam bentuk PP, sebagi cantolan hukum dari tentang Bank Sentral dan Perbankan tersebut di atas. Karena instrumen hukum Kepres lebih banyak muatan politisnya dari pada juridisnya.. Semnetara indonesia bukan negara berdasarkan politis atau kekuasan (mach state) karena power/kekuasan trend to corupt akan tetapi sebagai negara hukum (rech state) dan negara demokrasi ( dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat) – bukan hanya pro masyarakat berpengahsilan atas/ MBA/ Konglomerat pemilik bank /pengusaha kaya akan tetapi juga rakyat kecil/masyarakat berpengahasilan menengah ke bawah /MBR. yang perlu dilindungi hak-hak sosialnya secara hukumnya.

Dengan demikian, kebijaksanaan bantuan dan jaminan pemerintah dalam bentuk BLBI ( Kepres No. 26 tahun 1998) , yang mempunyai tujuan utamanya untuk menyehatkan manajemen dan kinerja perbankan nasional..Dana talangan Bank Indonesia dalam bentuk BLBI tersebut merupakan hal yang wajar‑wajar saja dilakukan oleh Bank Indonesia selaku the lender of the last resort. Masalahnya adalah ketika uang, yang sebenarnya dari pemerintah, yang berarti uang rakyat tersebut disalahgunakan oleh pemilik bank, yaitu digunakan untuk kepentingan pribadi pemilik bank, dan setelah itu melarikan diri ke luar negeri, sedangkan banknya tetap saja dibiarkan dalam keadaan sekarat. Sehingga pelanggaraan terhadap peraturan per undang-undangan tentang penerbitan BLBI tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum / pebutan tindak pidana korupsi sebgaimana disampaikan Prof Ramli Atmasasmita,SH LLM dan Prof Djuhaendah hasan SH tersebut di atas. Sehingga penylesaian kasus BLBI tersebut seyogya diselesaikan berdasarkan hukum karena

Indonesia

berdasarkan negara hukum ( recht state) dan bukan berdasarkan politis. Indonesia bukan negara kekuasaan / power ( mach state) karena power trend to corupt sehingga indonesia dibentuk berdasarkan hukum ( rech state) oleh founding father bangsa Indonesia, Soekarno – Hatta, yang mencita-citakan kesejahteran bagi seluruh rakyat indonesia ( pasal 33 UUD 1945 amandemen ke-4), yang merupakan pemikiran dan konsep Bapak Koperasi dan penentang awal terjadinya Korupsi di Indoensia di era rezim Orba karenanya bagi penyelenggara pemerintrah yang bersih dari KKN ( clean government) diberikan Hatta Award, seperti Gubernur Sumbar, Gunawan Fauzi.

Disamping itu, faktor moral hazard merupakan salah satu penyebab penyalahgunaan dana BLBI. Oleh karena itu faktor moral dan etika bisnis harus dimasukan sebagai variabel ekonomi yang penting khususnya dalam pola tingkah laku berekonomi dan bisnis. .Penegakan moral dan etika binis dalam kegiatan bisnis perbankan bukanlah tanggung jawab orang bisnis saja/ pemilik bank/bankir – Kode etik bankir akan tetapi juga merupakan tugas negara untuk menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan.

Apa yang dikatakan Milton Friedman bahwa hukum termasuk dalam lingkungan keputusan bisnis :

“ Corporate official and labour leaders have a social responsibility “ that goes beyond serving the interest of their stockholders or their member......

Jadi kalangan bisnis perbankan- Pemilik bank/para bankir harus tetap mempertimbangkan aspek moral/ etika bisnis disamping aspek hukum juga tanggung jawab moral dari kegiatan bisnis mereka.

Selanjutnya para pemilik bank/ para bankir di dalam melakukan kegiatan bisnis mereka hormat dan patuh kepada etika perbankan yang diatur dalam kode etik Bankir Indonesia antara lain:

Patuh dan taat kepada ketentuan Per Undang-undng dan peraturan yaang berlak
Tidak menyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
Menghindar dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan
Tidak menerima hadiah/ imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarga.
Tidak melakukan suatu perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesi.

Oleh karena itu, seyogyanya para bankir /pemilik Bank di dalam melakukan kegiatan bisnis mereka mengacu kepada kode etik perbankan khususnya menghormati prinsip-prinsip Etika dalam berbisnis ( Sonny keraf) sebagai berikut ::

. Pertama Prinsip Otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Orang bisnis otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Orang otonom bukanlah orang sekedar mengikuti saja norma dan nlai moral yang ada, melainkan adalah orang yang melakukan sesuatu karena tahu dan sadar bahwa hal itu baik. Karena itu, otonom juga mengandalkan tanggung jawab. Ini unsur penting dari prinisp otonomi. Hanya orang yang bebas di dalam menjalankan tindakannya bisa dituntut untuk bertangung jawab atas tindakannya. Artinya sikap dan tindakannya yang diambil dimungkinkan proses pertimbangan moral. Tanggung jawab moral juga tertuju kepada semua pihak yang terkait yang berkepentingan (Stakeholders).

Prinsip kedua, prinsip kejujuran merupakan prinisp etika binis. Kegiatan tipu menipu demi meraup untung yang banyak adalah bukan merupakan etika bisnis. Bisnis tidak akan berlangusng lama dan berhasil jika tidak di dasarkan prinsip kejujuran, misalnya di dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian/kontrak bisnis serta tulus dalam melaksanakannya.

Prinsip ketiga, prinsip keadilan. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan kretria yang rasional dan obyektif.

Prinsip keempat, prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehinga menguntungkan semua pihak.

Prinsip kelima, prinsip integral moral, merupakan tuntutan internal di dalam melakukan bisnis atau perusahaan agar dia perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya atau nama baik perusahaannya.

Menurut Prof Dr. Herman Radjaguguk, SH LLM, pakar hukum ekonomi dari UI dalam sebuah makalah yang dipaparkan di Denpasar Bali, menyatakan bahwa di USA, etika bisnis sudah diatur dalam bentuk suatu UU tersendir, karena etika bisnis/moral merupakan roh dari sebuah peraturan peundang-undangan tentang bisnis. .

Selanjutnya, penyalahgunaan dana BLBI tersebut di atas juga disebabkan karena bad corporate and government, koropsi/KKN dan inefisiensi, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum serta transparansi dan akuntabel disektor Jasa Perbankan Milik Pemerintah/Swasta, yang notabene adalah uang milik rakyat. Oleh karena itu, diperkukan pengakan prinisp-prinsip tata kelola perusahan yang baik ( good corporate governance) dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Misalnya negara sekaliber USA saja, mengeluarkan UU Sarbanes- Oxley dengan maksud untuk meningkatkan praktek tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance/GCG terutama pada perusahan milik publik sebagai pencerminan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dan keadilan dalam mengelola perusahaan., terutama pasca kasus perusahaan raksasa, Enron dan World.Com (Kompas, 27 April 2005)

GCG merupakan salah satu cara mencegah praktek penyalahagunaan dana BLBI/Perbankan nasional sebagai suatu kejahatan hukum bisnis di abad ke-20 ini. GCG adalah suatu sistim tentang pelaksanaan hubungan, fungsi dan peranan semua pihak dalam suatu perusahaan, yaitu pihak pengurus, komisaris, pemegang saham mayoritas, para pekerja dan stakeholder lainnya, dimana satu sama lain saling mengawasi dan saling bekerjasama dalam menjalankan roda perusahan. Dan apabila hubbungan, fungsi dan peranan dari masing-masing pihak tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka disebut dengan corporate governance yang baik (GCG).

Adapun prinsip-prinsip dari GCG adalah prinsip keadilan (fairness), prinsip keterbukaan (transparency), prinsip akuntabilitas (accountability), prinsip tanggung jawab (responsibility) dan prinsip kemandirian (independence).

Dalam perspektif industri perbankan, GCG mencakup bagaimana bank selaku institusi keuangan dikelola oleh suatu tim manajemen. Dalam hal ini tindfakan manajemen pertamakali adalah menetapkan tujuan perusahaan secara spesifik. Tujuan ini untuk memberikan arah (stewardship), bagaimana perusahaan dikelola day by day. Aktivitas selanjutnya adalah manajemen harus mendorong terciptanya budaya perusahan agar bank beroperasi dengan aman dan sehat serta mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, GCG merupakan suatu mekanisme dimana pemangku kepentingan (stakeholders) dari suatu badan usaha melaksanakan pengendalian atas pengurus dan atau pihak lain di dalam perusahaan sedemikian rupa sehinga seluruh kepentingan dapat dilindungi.Target GCG adalah pengembangan perusahaan perbankan agar makin menguntungkan, makin rendah resikonya dan makin sesuai dengan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan. Manajemen harus mampu menjadi motor agar bank makin efisien dan efektif dalam mengelola sumber daya dan resiko serta mempertanggung jawabkannya kepada pemegang sahm dan pemangku kepentingan lainnya. Tanggung jawab penerapan GCG ada pada manajemen dan pemilik.Namun implementasinya dilakukan secara bertahap.

Dalam implementasi GCG, manajemen puncak (top manajemen) harus yakin akan integritas manajemen senior dalam melaksanakan prinisp tata kelola yang baik dan bahkan keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang dilarang yang dapat merusak kulitas GCG. Terutama yang harus diwaspadai terjadinya konflik kepentingan serta pemberan fasilitas kepada diri sendiri dan pegawai yang berkelebihan. Terkait dengan pelaksanaan GCG, pejabat senior ini penting dalam pelaksanan tugas sehari-hari dan mempertaanggung jawabkannya kepada Direksi, karena ketidak jelasan dalam pemberian wewenang dan tanggung jawab akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari terutama jika sasaran yang telah ditentukan tidak tercapai.

Selanjutnya, dari fungsi pengawasan (oversight function), keberhasilan Dewan Pengawas sangat tergantung kepada keahlian profesional dan integritas pribadinya. Pemahaman akan peran komisaris dalam menciptakan bank yang sehat dan menguntungkan (soun bank) merupakan poin penting untuk keberhasilan tugasnya memprkuat GCG. Karena itu, integritas dalam bekerja akanditunjukan dengan loyalitas 100 % kepada bank, bukan kepada pemilik dan Direksi.Sikap demikian akan mencegah sebagai “Komisari stempel” (rubber stamp).

Manfaat dari GCG adalah sebagai berikut :

Dengan penerapan GCG, tugas pengawasan Bank Indonesia relatif mudah ( Misalnya Gubernur BI sudah 100 lebih surat teguran/peringatan diberikan kepada Bank Mandiri dalam kasus pemberian kredit yang akhirnya jadi macet yang menyebabkan kerugian keuangan negara) karena bank menjalankan kaidah bisnis yang benar sehingga praktek kejahatan bisnis perbankan seperti BLBI yang tidak sehat itu pasti berkurang. Manfaaat GCG ini juga akan dinikmati pemilik, pegawai dan juga masyarakat. Penerapan GCG secara total akan meningkatkan kepercayan publik terhadap bank. Kalau kepercayan sudah timbul, bank akan mudah mencari tambahan dana dan modal ( Bank – bank tidak perlu diobligasi/disubsidi lagi oleh Pemerintah yang menyebabkan salah satu sumber defisit terhadap APBN kita) karena investor percaya bahwa bank dikelola secara baik.

Demikianlah hal-hal yang perlu diperhatikan bagi para bankir BUMN/Swasta di dalam meningkatkan manajemen dan kinerja perbankan nasional kedepannya secara lebih adil, transparan dan akuntabel serta berkelanjutan bagi kepentingan semua pemangku kepentingan (stake holder) yang terlibat dalam industri sektor jasa perbankan di Indonesia terlebih-lebih suka tidak suka, siap tidak siap bangsa kita harus menghadapi era persaingan globalisasi perdagangan bebas dan investasi seperti sekarang ini khusus dalam sektor industri jasa perbankan.Mayoritas saham di Bank-bank milik BUMN/Pemerintah sekarang ini sudah dikuasai oleh investor asing. Dan hal ini jelas-jelas menyalahi Pasal 1 ayat (2) UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN dimana mayoritas saham di perusahaan milik pemerintah/BUMN tetap harus ditangan bangsa kita ( 51 % saham).

Jadi Pemerintah selaku badan regulator dan fasilitor harus tetap dibuka kemungkinan kepemilikan saham mayoritas tetap berada di tangan bangsa kita seperti yang pernah berlaku pada ketentuan di bidang Penanaman Modal Asing dul, sehinga manajemen dan kendali perushan tetpa ditangan bangsa Indonesia dan bukan bangsa asing/investor asing. .

E. Penutup.

Penyalahgunaan dana BLBI tersebut di atas merupakan suatu bentuk kejahatan hukum bisnis yang disebut kejahatan kerah putih / “ white collar crime” / tindak pidana ekonomi perbankan/ perbuatan melanggar hukum ( 1365 KUH Perdata dan tindak pidana korupsi dan penggelapan.. Oleh karena itu , guna memerangi kejahatan hukum bisnis “ white collar crimer” tersebut, maka ke depannya perlu penegakan hukum atau law enforcement” meskipun langit akan runtuh esok hari, penegakan prinsip-prinsip etika bisnis dan goor corporate governance dan good governance di Indonesia. Dan semuanya itu, tergantung dari good will dan political wil Pemerintah, pelaku bisnis/ Swasta dan masyarakat

*) Pemerhati dan praktisi hukum bisnis/Counsellor at busines law/solicitor/peneliti dan penulis masalah hukum bisnis “independent/Alumni FHUI (S1), PEMEGANG SERTRIFIKAT DARI LONDON SCHOOL OF ECONOMIC & POLITICAL SCIENE, LONDON DAN S2 UNPAD, BKU HUKUM BISNIS.

DAFTAR REFERENSI/LITERATUR

A. Buku-buku.

Munir Fuadi, Bisnis Kotor –Anatomi Kejahatan Kerah Putih, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
Romli Atmasasmita, Pengantar hukum kejahatan bisnis, Prenada Media, Jakarta, Juli 2003.
Tim Humanika, BLBI Megaskandal Ekonomi Indonesia, Humanika, Jakrta , Juli 2001.
Sonny Keraf, Etika Bisnis –Tuntan Dan Relevansinya, Kanisius, Jakarta, 1998.
Muhamad Djumhana, Hukum perbankan di Indoenesia, PT Citra Aditya bakti, Bandung 2003.